Jumat, 23 Juli 2010

RUNTUHNYA ORDE BARU DAN LAHIRNYA REFORMASI

FASE MENUJU REFORMASI


Runtuhnya Orde Baru


Terjadinya krisis ekonomi mengakibatkan pendapatan negara menurun dan daya beli masyarakat juga menurun. Hal ini pernah terjadi di Indonesia sebanyak 5 kali.

Pertama, krisis ekonomi pada tahun 1965 dengan tingkat inflasi mencapai 500%. Pemerintah Orde Baru berhasil mengatasinya dengan melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi pada tahun 1966-1969.

Kedua, krisis ekonomi pada tahun 1974 akibat melambungnya harga minyak di pasaran dunia. Namun, karena salah urus keuntungan justru meningkatkan laju inflasi hingga 41%.

Ketiga, krisis ekonomi pada tahun 1980-1982 karena jatuhnya harga minyak. Padahal pemerintah Orde Baru terlanjur menjadikan minyak sebagai barang dagang yang paling diandalkan. Untuk mengatasinya, pemerintah Orde Baru mulai meningkatkan ekspor nonmigas. Namun, sektor ini juga mengalami penurunan.

Keempat, krisis ekonomi pada tahun 1984 yang berawal dari deregulasi perbankan. Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru sejak tahun 1966 telah meningkatkan jumlah perbankan sebagai lembaga pemberi pinjaman kepada sektor swasta. Namun pengaturannya masih memiliki kelemahan sehingga terjadi penyimpangan pemberian kredit.

Kelima, krisis ekonomi pada tahun 1997 yang berawal dari krisis moneter di kawasan Asia. Nilai tukar rupiah menurun drastis. Penurunan nilai tukar rupiah ini mengganggu pengembangan pasar modal, kegiatan sektor industri dan perbankan.

Krisis ekonomi tersebut mengakibatkan biaya naik, sehingga perusahaan tidak dapat memproduksi barang dan mengalami kebangkrutan. Banyak pegawai yang di PHK sehingga menimbulkan banyak pengangguran serta daya beli masyarakat menurun.

Perusahaan-perusahaan yang berusaha untuk membangkitkan kembali usahanya, mengambil inisiatif untuk meminjam uang dari bank sebagai modal. Karena mereka tidak dapat memproduksi barang maka mereka tidak dapat membayar utang-utangnya. Dampak dari kejadian tersebut banyak bank yang dibubarkan karena kehilangan modal minimum yang harus dimiliki sebuah bank.

Perusahaan perbankan berutang kepada KLBI, namun langkah itu tidak bisa menyelamatkan bisnis perbankan. Karena banyaknya pinjaman tersebut perusahaan tidak bisa mengembalikan meskipun telah menjual seluruh asetnya. Akibatnya, kekurangan tersebut ditanggung oleh pemerintah Orde Baru karena pihak swasta tidak bisa melunasi utangnya yang mencapai 73,962 milyar dolar AS melebihi utang pemerintah Orde Baru yang hanya 63.462 milyar dolar AS. Keuangan negara terkuras habis untuk mengatasi krisis moneter yang sudah berkembang menjadi krisis ekonomi. Keadaan diperparah dengan tindakan memborong dolar AS sehingga menghabiskan persediaan dolar AS yang dimiliki pemerintah Orde Baru.

Pada tanggal 15 januari 1998 pemerintah Orde Baru mencapai kesepkaatan dengan IMF yang bersedia memberikan pinjaman keuangan. Namun, pinjaman tersebu tidak bisa merubah keadaan. Hal ini mengakibatkan krisis hukum dan politik dan akhirnya menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah Orde Baru dalam menjalankan pemerintahan.


LATAR BELAKANG GERAKAN REFORMASI


Gerakan reformasi adalah sebuah gerakan yang menuntut perubahan mendasar untuk memperbaiki keadaan. Ada 6 agenda perubahan mendasar untuk memperbaiki keadaan dan mahasiswa yang menjadi aktivis dalam gerakan reformasi ini.

Penggantian presiden Soeharto.

Melakukan amandemen UUD 45.

Menghapus dwifungsi ABRI (tugas di bidang politik dan ekonomi)

Memberikan otonomi daerah yang seluas-luasnya.

Penegakan supremasi hukum( hukum tidak di bawah kontrol pemerintah )

Membentuk pemerintahan yang bersih dari KKN.

Mahasiswa menjadi motor dalam gerakan reformasi. Mereka merupakan golongan yang paling lantang menyuarakan agenda reformasi. Sehingga kampus menjadi tempat pertama bagi pertumbuhan gagasan reformasi. Mereka kecewa dengan keputusan MPR yang tidak memenuhi tuntutannya untuk tidak memilih Soeharto sebagai presiden RI. Gerakan mahasiswa ini menimbulkan banyak kerusuhan.

Pada tanggal 12 Mei 1998 di Jakarta, 4 mahasiswa Universitas Tri Sakti meninggal dunia ditembak aparat keamanan.

Selama 2 hari pada tanggal 13 dan 14 Mei 1998 kerusuhan di ibukota berlangsung. Rakyat yang sedang mengalami kesulitan melakukan aksi penjarahan ke pusat-pusat perbelanjaan yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar yang dialami pelaku bisnis.

Pada tanggal yang sama, karusuhan ini mengakibatkan terhentinya kegiatan pemerintahan.


MASA REFORMASI


Setelah berhasil menumbangkan Orde Baru melalui gerakan reformasi dimulailah perbaikan-perbaikan di berbagai bidang. B.J Habibie diangkat menjadi presiden menggantikan Soeharto. Pada masa ini pula dilakukan sidang istimewa MPR untuk membahas situasi negara Indonesia. Dalam sidang tersebut dihasilkan 6 ketetapan untuk mendukung agenda reformasi.

Dalam pemerintahan Habiibi ada beberapa kebijakan yang telah diambil diantaranya :

Melakukan kerjasama dengan dana moneter internasional.

Melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi.

Tahanan politik dibebaskan Muncul tahanan baru karena di anggap telah menghina pemerintah.

Sejumlah perwira yang dulu dihukum dan dipecat akibat penculikan kini kembali ke jabatannya.

Keputusannya mengijinkan Timor-Timor melepaskan diri dari wilayah Indonesia, Oktober 1999.

Setelah pemerintahan B.J. Habibie maka diteruskan pemerintahan Abdurahman Wahid yang meneruskan kepemimpinan nasional untuk menjalankan agenda reformasi. Abdurahman Wahid terpilih menjadi presiden dalam pemilu tahun 1999. Kabinet pemerintahannya dinamakan Kabinet Persatuan Nasional, karena berusaha mempersatukan berbagai elemen dalam kelompok yang ada di Indonesia setelah terpecah belah karena krisis ekonomi. Abdurahman Wahid tidak sempat menyelesaikan kepemimpinannya, karena dua tahun kemudian digantikan oleh Megawati Soekarnoputri

Megawati Soekarnoputri naik menjadi presiden menggantikan Abdurahman Wahid yang dicabut mandatnya pada Sidang Istimewa MPR bulan Juli tahun 2001. Megawati membentuk kabinet Gotong Royong untuk melanjutkan program kerja yang telah dicanangkan Aburahman Wahid.

Diantara reformasi politik yang terpenting pada masa pemerintahan Megawati adalah tercapainya kesepakatan untuk mengubah tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden yang semula menggunakan sistem perwakilan menjadi pemilihan langsung.

Sejak tahun 1945, calon presiden dan wakil presiden dipilih melalui sistem perwakilan dan biasanya hanya menghadirkan calon tunggal sehingga tidak ada persaingan.



B.J HABIBIE




K.H ABDUL RAHMAN WAHID




MEGAWATI



SUSILO BAMBANG YUDHOYONO








Tidak ada komentar:

Poskan Komentar